iklan banner

    ,

    Ilustrasi/net
    MUARABULIAN - Pemerintah memutuskan pegawai negeri sipil (PNS) akan memulai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri pada 23 Juni 2017.

    Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama. Seperti diketahui yang tertuang didalamKepres tersebut, dilanjutkan cuti bersama sejak tanggal 27, 28, 29, dan 30.

    Cuti bersama yang khusus ditujukan bagi pegawai negeri sipil bertujuan agar tidak ada alasan lagi pegawai pemerintahan yang membolos usai Lebaran.

    " Tidak ada lagi yang tidak masuk kerja karena persoalan transportasi," ujar M. Rifa’i Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Rabu (21/6).

    Namun bila masih ditemukan PNS yang bolos usai cuti bersama, pemerintah sudah menyiapkan sanksi. "tentu akan diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan ASNkarena itu sudah diatur," tambahnya.

    Bahkan, M. Rifa’i juga mengatakan, sejauh ini dirinya mengaku beberapa kali mendapatkan pesan singkat terkait cuti tersebut.

    " Ya beberapa hari yang lalu ada beberapa teman yang nanya, cutinya bisa ditambah tidak, tentu saya bilang tidak,” tegasnya.

    “ Nah kalau hari jumat, ya monggo tidak masuk kantor kan memang sudah cuti bersama,” tambahnya sembari tertawa.

    Dilarangnya para ASN di Lingkup Pemkab Batanghari untuk tidak menambah jatah cuti atau libur lebaran juga dibenarkan oleh Plt Sekda Batanghari.

    " Ya tentu tidak bolehlah, sudah banyak mereka libur itu,” sebut Bakhtiar.
                                                                                                    
    Bahkan Bakhtiar mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan sidak kebeberapa OPD dihari pertama ASN bekerja pasca lebaran.

    " Tentu kita akan lakukan sidak dan apabila kita temukan yang tidak disiplin yaa kan kita sanksi sesuai aturan yang ada,” pungkasnya. (tim/jenn).

    Bupati saat meninjau pos pengamanan jalur mudik lebaran di Jalintim

    KUALATUNGKAL – Menjelang arus mudik dan arus balik lebaran Iedul Fitri tahun 2017, Bupati Tanjung Jabung Barat DR. Ir. H. Safrial, MS secara langsung melakukan pengecekan beberapa Pos Pengamanan dan Pos Pelayanandi jalan lintas Timur Sumatra, di Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kamis (22/6). 

    Pos yang pertama dikunjungi Bupati dan rombongan ialah Pos Pengamanan II yang berada di Taman PKK Kota Kuala Tungkal. Kemudian berlanjut Pas PAM I lokasinya di dekat Pompa Bensin Kampung Baru Kecamatan Batang Asam yang menjadi jalur tersibuk arus mudik dan balik di wilayah Jambi-Riau, maupun sebaliknya. Selanjutnya Pos YAN di KM 87 Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik.

    Kapolres Tanjabbar AKBP ADG Sinaga, SIK melalui Kabag Ops Kompol Ronal P. Nainggolan menjelaskan, tujuan kunjungan Bapak Bupati H. Safrial ke beberapa Pos PAM untuk melihat kesiapan Personil, baik Polri maupun Instansi terkait yang terlibat Pengaman Pos Pam Ramadniya 2017 Di wilayah perbatasan.

    “Bupati merasa senang, setelah kita cek secara langsung, baik sarana dan prasarana dan personil yang bertugas, semunya sudah siap menjalan tugasnya dan tidak ada kendala lagi,” ujarnya Rabu (21/6).

    Sebagai orang nomor satu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu, sangat berharap pos yang didirikan memberi rasa aman dan nyaman terhadap seluruh masyarakat Tanjabbar maupun pemudik dari berbagai daerah lainnya dalam menghadapi musim mudik jelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1438 H.

    Bupati juga menghimbau bagi para pemudik yang merasa kelelahan agar dapat beristirahat di Pos Pam atau tempat-tempat yang aman guna terhindari dari aksi kejahatan.

    Selanjutnya guna menyemangati dan suport bagi para personil yang bertugas di Pos Pam dan Pos Yan, Bupati Safrial menyerahkan bingkisan kepada personil Pos Pam Ops Ramadniya 2017 tersebut berupa minuman kiss dan berpesan untuk selalu menjaga kondisi kesehatan supaya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.(dul).

    Kepala Perum Bulog Subdivre Kualatungkal Memperlihatkan Daging Beku Asal India.

    KUALATUNGKAL – Mengantisipasi naiknya harga daging menjelang lebaran, pihak Bulog Subdivre Kualatungkal mendatangkan daging import dari india.

     Tomy Wijaya Kepala Perum Bulog Subdivre Kualatungkal mengatakan, pengadaan daging beku oleh Pemerintah dan dijual melalui Gerakan Stabilisasi Pangan Perum Bulog sebagai alternatif dan antisipasi kelangkaan terhadap daging.

    "Ya, Alhamdulillah kita telah mendatangkan daging beku sebagai alternatif pilihan masyarakat dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga daging menjelang hari raya idul fitri," jelas Tomy.
    Ia juga menjelaskan, louncing hari pertama penjualan daging beku, pihaknya mendatangkan daging beku sebanyak 200 kilogram.

    "Untuk di Jambi itu telah didatangkan sebanyak 8 ton dan kita akan terus meminta apabila pasokan di sini habis.

    Hari ini baru 200 kg karena kita keterbatasan sarana penyimpanan tetapi kalau habis kita jemput nanti malam dan pagi sudah bisa kita jual lagi," jelasnya.

    Harga daging impor ini relatif terjangkau, hanya Rp 80 ribu per kilo. "Harga 80rb perkilogram, sangat terjangkau. Penjualan daging hingga H-1 Idul Fitri. Dan untuk dagingnya sendiri di impor dari India," tukasnya.

    Pantauan Radar Tanjab.com dilapangan  penjualan daging impor beku asal India habis terjual. Penjualan daging beku ini perdana dilakukan Perum Bulog Subdivre Kualatungkal Selasa (20/06).
    Setidaknya ada 200 Kilogram daging sapi beku ini ludes diborong warga.

    "Antusias masyarakat lumayan tinggi. Hari ini kita baru louncing dan antusias warga sangat tinggi terhadap daging beku ini," ungkap Tomy Wijaya Kepala Perum Bulog Subdivre Kuala Tungkal, Selasa (20/6).(dul)

    Sidak Harga Sembako yang dipimpin Asisten Ekbang Amdani kemarin.
    KUALATUNGKAL – Mengantisipasi kenaikan harga dan ketersedian stok sembilan bahan pokok (sembako) menjelang dan sesudah idul fitri 1438 H, Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Tim Gabungan Instansi melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pedagang dan agen sembako, Rabu (21/6).

     “Sidak dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan sembako menjelang dan setelah lebaran atau H +7 Idul Fitri. Hasilnya, hingga saat ini, harga sembako masih cukup stabil,” ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanjabbar Ir. Amdani, di sela sidak.

    Dalam sidak yang dilakukan beberapa bahan stok sembako aman hingga Idul Fitri. Amdani juga meminta pedagang dan pengusaha agar bersama-sama menjaga kestabilan harga agar masyarakat jangan terbebani.

    “Dari hasil sidak yang kami lakukan, stok aman sampai Idul Fitri nanti. Kami juga mengimbau kepada para pedagang dan pengusaha agar sama-sama menjaga kestabilan harga,” katanya.

    Amdani mengakui, terjadi kenaikan beberapa jenis tertentu harga namun masih dalam batas wajar. Dilain sisi ada juga yang turun drastis. Gula pasir masih stabil, bawang merah dan putih sama-sama Rp30 ribu per kilogram. Sementara daging ayam naik 2000 dari level Rp28.000 per kg dari hari sebelumnya, Dagin masih dilevel Rp140 per kilogram.

    Selain mengecek harga, tim sidak juga mengecek kesehatan makanan. Yakni dengan melibatkan petugas dair dinas kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Perdagangan. Hal itu untuk memastiakn kandungan makanan yang dijual para pedagang.

    Selanjutnya sidak dilakukan dengan meninjau kesiapan arus mudik dan angkutan lebaran di pelabuhan LASDP. Amdani menilai, persiapan dan sarana prasaran di pelabuhan LASDP cukup mempuni. Begitupula dengan armada-armada yang di kerahkan pada saat kepadatan penumpang diprediksi mencapai puncaknya. (dul).

    Mobil Dinas yang ada di Bagian Sarpras Setda Tanjabbar.
    KUALATUNGKAL – Bupati Tanjungjabung Barat Dr.Ir H. Safrial Ms mempersilahkan Para Kepala OPD di Lingkup Pemkab Tanjabbar untuk menggunakan mobil dinas saat mudik. Namun, bupati memberikan tanggungjawab jika ada kerusakan ataupun kehilangan aset daerah itu menjadi tanggungjawab pribadi.

    Intruksi ini disampaikan Bupati Tanjabbar melalui Surat Edaran Bupati Perihal Penggunaan Kendaraan Dinas Roda Empat oleh Kepala OPD, Nomor052/BPKAD/2017 tertanggal 19 Juni 2017.
    “Sudah ada surat edarannya terkait penggunaan kendaraan dinas,” kata Bupati Tanjabbar melalui Kabag Komunikasi dan Dokumentasi Setda Tanjabbar M Firdaus dihubungi, Selasa (20/6).

    Dalam surat tersebut disebut, biaya operasional penggunaan kendaraan dinas menjadi tanggungjawab pribadi. Kerusakan atau kehilangan kendaraan dinas selama pemakaian tidak dibebankan pada APBD.(dul)


    Tampak kondisi jembatan di Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjabbar rusak parah.

    KUALATUNGKAL - Jembatan semi perman membentang di sungai sepanjang 40 meter itu saat ini kondisinya sudah rusak parah dan tak layak pakai, bila tetap dibiarkan, bisa saja roboh dan membahayakan setiap warga yang melintasinya.
     
    Hal ini dikleuhkan sejumlah warga Desa Harapan Jaya, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjabbar terkait  kondisi jembatan kayu yang tak kunjung mendapat perbaikan.

    Pantauan Radar Tanjab Jembatan semi permanen membentang di sungai sepanjang 40 meter itu saat ini kondisinya sudah rusak parah dan tak layak pakai, bila tetap dibiarkan, bisa saja roboh dan membahayakan setiap warga yang melintasinya.

    Kondisi bagian kiri, kanan dan tengah jembatan sudah tampak rusak dimakan usia, kemudian kayu-kayu lantainya sudah banyak yang lapuk dan hancur.

    Padahal lokasi ini merupakan daerah pemilihan Faizal Riza yang saat ini menjabat ketua DPRD Tanjabbar.

    Salah seorang warga setempat, Bahran, saat dibincangi mengatakan, jembatan di desanya itu sudah 4 tahun dibiarkan rusak oleh Pemerintah.

    "Sudah lama rusaknya, prihatin lihatnya mas. Dulu bisa lewat motor, sekarang untuk jalan kaki aja sudah susah,"katanya.

    Dia menjelaskan, Jembatan yang menghubungkan antar lintas Kecamatan sekaligus menjadi urat nadi perekonomian masyarakat setempat ini sebenarnya telah diketahui oleh Ketua DPRD Tanjabbar, meski masyarakat telah mengajukan proposal ke DPRD Tanjab Barat namun hingga kini belum ada renspon.

    "Sudah beberapa kali mengajukan namun tidak ada renspon. Ketua DPRD hanya sekedar janji. Kasihan kalau sore banyak anak-anak ngaji lewat jembatan ini," jelas Bahran. (dul)


    Salah satu SPBU di Kabupaten Tanjabbar

    KUALATUNGKAL - Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat, menjamin kesiapan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) dalam menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak bagi para pengendara selama arus mudik 2017 ini.

    Kabag SDA Setda Tanjabbar, Suparti mengatakan, berdasar hasil kroscek lapangan oleh petugas beberapa hari lalu, sedikitnya terdapat empat lokasi SPBU yang menyatakan kesiapannya dalam menyambut kemungkinan lonjakan permintaan BBM dari para pemudik. Antara lain SPBU 73 Muara Papalik, SPBU Betara, SPBU Merlung, dan SPBU Batang Asam.

    "Pasokan BBM yang akan ditambah meliputi jenis solar dari 55 Kilo Liter (KL) perhari menjadi 65 KL perhari, pertamax, premium,dan pertalite, dari 88 KL menjadi 98 KL perhari," jelas Suparti.

    Suparti menambahkan, sesuai surat edaran dari pertamina, untuk masing-masing SPBU yang berada dipinggir jalan lintas diminta membuka SPBU nya 24 jam selama perhelatan mudik dan arus mudik berlangsung.

    "Kan sudah ada surat edarannya," pungkasnya. (dul)

    Inilah Kopi Liberika yang berada di Parit Tomo Kecamatan Betara Tanjabbar.

    KOTAJAMBI - Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, melalui Tim Ahli Indikasi Geografis kembali memberikan penilaian kepada kopi liberika dengan nama Kopi Liberika Tungkal. 

    Penilaian kembali ini dilakukan rutin terhadap kelompok yang telah memiliki sertifikat perlindungan geografis. Sertifikat tersebut sebelumnya telah diberikan kepada kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) pada 2014 yang lalu. 

    Kopi yang memiiki pasar domestik dan internasional ini telah memiliki reputasi yang baik dari aspek mutu dan citarasa maupun dari harga yang lebih tinggi dari jenis kopi arabika dan robusta, dan keunikan dari kopi ini juga memliki buah yang lebih besar.

    Penilaian terhadap Kopi Liberika ini dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis Ir. Tri Reni Budiharti yang juga merupakan Koordinator Bidang Administrasi Sekretariat Dekranas, bertempat di gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jambi, Rabu (14/6).

    Tim ahli menjelaskan bahwa penilaian ini rutin diadakan setiap dua tahun sesuai dengan amanat UU. 

    ”Kami selaku Tim Indikasi Geografis diberikan tugas oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal ini Dirjen Kekayaan Intelektual melakukan pengawasan terhadap Kopi Liberika Tungkal Jambi yang mempunyai kekhasan tertentu, reputasinya sudah baik  mutunya sudah baik. Indikasi geografis adalah suatu sertifikat, suatu tanda yang diberikan kepada suatu produk berdasarkan UU No. 20 tahun 2016  UU tentang Merk dan Indikasi Geografis, dimana produk tersebut telah mempunyai reputasi dan kekhasan tertentu dan mutu yang baik dan paling penting kekhasan sesuai dengan geografis tertentu,” ujar Tri Reni Budiharti. (tim)


    Bupati Tanjabbar DR.Ir. H. Safrial,MS

    KUALATUNGKAL – Bupati Tanjabbar, Dr Safrial MS menyerahkan urusan tes urine ASN kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Ambo Tuo. Saat ini dikatakannya bahwa ia fokus menyelesaikan pendirian BNNK Tanjabbar.

    "Itu nanti. Biar Sekda yang menganggarkannya. Itu tidak bisa diumumkan," terang Bupati,beberapa waktu lalu.

    Beririgan dengan itu, Bupati juga menjelaskan kelanjutan soal mendirikan kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Tanjabbar. Dimana saat ini Pemda tengah memperjuangkan penyediaan tanah. Karena syarat pendirian BNK itu, harus ada lahan.

    "Kita sudah kirim data ke pusat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada respon,"ungkap Bupati.

    Ditambahkannya langkah yang diambil Pemkab sebagai upaya mengantisipasi penyalahgunaan narkoba dikalangan pegawai sekaligus untuk memastikan kalangan pejabat maupun PNS di Kabupaten pesisir itu, bebas dari penyalahgunaan narkoba.

    Dalam pelaksanaan tes urine nantinya direncanakan akan menggandeng atau bekerja sama dengan pihak BNN. Menyangkut waktu pelaksanaan, Bupati Tanjabbar, H.Safrial, MS mengatakan, sampai saat ini masih belum ditentukan.

    “Ada, tapi nanti,” ujar Bupati Safrial. (dul)

    Ilustrasi/net

    KUALATUNGKAL – Kabupaten Tanjungjabung Barat kembali mendapat opini Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI. Opini ini diserahkan di Kantor BPK RI Perwakilan Jambi yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Amir Sakib.

    Sesuai dengan prediksi, opini kategori terjelek dari BPK ini didapatkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu, tidak lepas dari banyaknya temuan dengan kategori besar. Setidaknya ada tiga hal fatal di tahun 2017, diantaranya beberapa temuan di Pelaporan Keuangan BUMD Jabung Barat Sakti selama beberapa tahun terakhir belum pernah di audit oleh akuntan publik, pencatatan dan perhitungan aset tidak wajar dan tidak di dukung bukti-bukti, sehingga tidak didapat nilai penyusutan barang milik daerah, dan masih rendahnya sistem pengendalian internal Pemkab setempat.

    Kabid Akuntasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Defriandi mengakui opini yang di terima dari BPK RI Provinsi Jambi pada Tahun 2017 sama dengan opini pada tahun 2016 yakni TMP.

    “Hasil resmi sudah keluar, hasilnya sama dengan tahun kemaren TMP, penyerahan dihadiri lansung oleh Wabup dan Sekda,” ujar Defriandi, Jum’at (02/06).

    Sekda Tanjung Jabung Barat, Ambok Tuo saat dikonfirmasi menyebutkan, Tanjab Barat dua kali berturut dengan opini yang sama.

    “Tahun kemarin kita juga disclaimer, dan tahun ini seperti itu juga. Artinya kedepan Pemerintah akan bekerja keras memperbaikinya,” sebut Sekda.

    Diakui Sekda, opini disclaimer disebabkan oleh persoalan aset daerah yang yang memang tidak tertata rapi. “Ini persoalan aset kita lah, dampak dari temuan sebelumnya,” aku Sekda.(dul)


    ,


    Jalur Sungai sebagai pengganti belum ditempuhnya jalur darat di Tanjabtim/ dok Radar Tanjab

    MUARASABAK – Lima desa di Tanjab Timur, hingga kini belum miliki akses penghubung jalur darat menuju kota Kecamatan Mendahara. Ini menjadi keluhan bagi warga.

    Pasalnya, sulitnya menggunakan transportasi air pada jam yang berbatas, membuat aktifitas warga sehari-hari terbtas pada jadwal beroperasinya transportasi air.

    Lima desa yang belum koneksi akses darat yakni, Desa Bakhti Idaman, Mendahara Tengah, pangkal duri, pangkal duri ilir dan desa sinar kalimantan.

    “Sekarang ini masih tergantung jam beroperasinya kendaraan air, kalau sudah lewat jamnya, terpaksa nytar lagi dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar,”ungkap Ali Muratib, salah seorang warga Desa Mendahara Tengah.

    Ali mencontohkan, seperti dari Mendahara Tengah menju Desa Pematang Rahim (simpang kiri,red) jadwal berangkatnya dari mendahara jam 05.30 WIB paling lambat, lewat dari jam tersebut sudah nyatar spead boat dengan biaya Rp500 ribu. Sedangkan berangkat ke kota Kecamatan mendahara, paling lambat keberangkatan jam 08.30 WIB, lewat dari jam tersebut juga nyatar dengan biaya mencapai Rp 300 ribu.

    “Sangat ketergantungan sekali kami dengan kendaraan air, dan kalau ada keperluan mendadak, atau rapat di kantor camat, atau ke kabupaten mau tidak mau menyatar kendaraan hingga dua kali, kendaraan air nyatar, kendaraan darat juga nyatar,”tuturnya.

    Bupati Tanjabtim H Romy Hariyanto mengatakan,terkait apa yang menjadi keluhan warga mengenai akses penghubung, beberapa waktu lalu saya sudah komunikasi sama camat dan Bappeda, dan sampai saat ini masih menunggu bantuan alat berat dari provinsi.

    “Silahkan tanya langsung sama pak Camat, karena camat juga tau bagai mana ceritanya,”ujarnya.

    Bantuan pengusulan excavator long, kata Dia, sudah dimasukan ke provinsi. Saat ini masih menunggu. Jika alat berat sudah datang akan distanbaykan di Mendahara Tengah yang akan membuat badan jalan dari Pangkal Duri, Mendahara Tengah, menuju Desa Sinar Kalimantan.

    “Insya Allah kalau badan jalan ini sudah selesai, kita (Pemkab,red) akan melakukan pengerasan,” tukasnya. (oni/jenn)

    ,

    Ilustrasi/net
    MUARASABAK – Tahun ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali meraih Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP. Hal tersebut berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi (30/5) lalu.

    Diraihnya kembali WDP tahun ini, oleh Pemkab Tanjabtimur dikarenakan, masih adanya beberapa aitem yang belum bisa diserahkanya pertanggung jawaban dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

    Hal tersebut membuat Bupati Tanjung Jabung Timur meminta Dinas Pendidikan untuk menindak lanjuti temua dana bos secara serius.

    “harapannya LHP yang akan datang permasalahan yang sama tidak terulang kembali. Terutama dalam penggunaan dana Bos,”ungkap Wakil Bupati Tanjab Timur, H Robby Nahliansyah.

    Menurut Wabup, yang menjadi kendala dalam pelaporan pertanggung jawaban dana Bos, karena memang dana Bos dikirim langsung ke rekening setiap sekolah. Semenatara, pelaporanya melalui Dinas Pendidikan. Sehingga, ada keterlambatan dalam pengimputan pelaporan.

    “intinya Pak Bupati selalu menekankan kepada semua OPD agar profesional dalam menyajikan data yang diminta. Melalui tim ini akan kita evaluasi agar kedepan tidak lagi menjadi permsalahan,”katanya.

    Sementara itu, kadiknas Pendidikan Tanjabtim Feri Marjoni mengatakan, memang selama ini pihak sekolah membuat laporan tidak lengkap, dan kesalahan dari kita (manager Bos,red) setelah diterimanya SPJ bos dari sekolah tidak lagi melakukan pengecekan.

    “Selama ini memang ada laporan pertanggung jawaban yang tidak lengkap, sementara meneger bos tidak ada lagi melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut,”ujar Feri saat dihubungi via ponselnya. (oni/jenn)


    Ilustrasi Anak-anak yang belajar menggunakan lampu templok. /net


    KUALATUNGKAL – Masih adanya desa yang belum teraliri listrik di kabupaten Tanjab Barat, mendapat sorotan serius dari DPRD Tanjab Barat. Ketua DPRD Tanjab Barat meminta agar daerah yang belum teraliri listrik ini, menjadi perhatian serius pemerintah. Tak hanya pemerintah kabupaten, akan tetapi pemerintah provinsi pun harus turut memperhatikan.

    Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Barat, Faizal Riza mengatakan, belum adanya aliran listrik PLN di dua dusun di Desa Serdang Jaya, Kecamatan Batara, Kabupaten Tanjab Barat, harus segera diperhatikan. Apalagi dua dusun tersebut, tidak terlalu terpencil. Dua dusun tersebut yaitu Dusun Sri menanti dan Serdang Jaya.

    Politisi Gerindra itu menyebut, untuk permasalahan listrik di dua Dusun yang dimaksud bukan hanya wewenang Pemerintah Kabupaten saja. Pihak provinsi juga berperan penting untuk membantu permasalahan tersebut. “Disini kita bukan tinggal diam saja, demi untuk kebutuhan rakyat dalam arti melaksanakan komunikasi dengan pihak PLN dan pihak pihak terkait,” ujar pria yang akrab disapa Icol ini.

    Icol menjelaskan, kondisi tidak adanya listrik di dua dusun tersebut, telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Seharusnya, hal tersebut sudah menjadi perhatian serius. Untuk itulah, DPRD berjanji akan segera menindak lanjuti masalah tersebut. “Kita akan menindak lanjuti nanti dikomisi II terkait dan mempertanyakan hal tersebut,” ungkapnya.

    “Jadi intinya dari pihak DPRD akan melanjuti atas apa yang terjadi permasalahan didua dusun tersebut terkait permasalahan aliran listrik. Kita berharap warga bisa menyampaikan dan ketemu langsung dengan DPR untuk aspirasinya,” tambahnya.

    Mendapat respon dari DPRD Tanjung Jabung Barat terkait permasalahan listrik didua Dusun, tersebut, pihak Desa setempat merasa diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan, adanya tanggapan Wakil rakyat tersebut,  warga berharap pemerintah Kabupaten Tanjab Barat juga ikut peduli. Pemerintah mau memperjuangan nasib rakyatnya yang belum pernah menikmati fasilitas listrik dari pemerintah itu.

    Kepala Desa (Kades) Serdang Jaya, Ismail Khanafi menuturkan, pihaknya merasa senang terhadap respon positif oleh pihak DPRD itu. Ismail berharap, renspon dari bapak rakyat ini kedepan dapat memberikan angin segar terhadap warga diwilayah desa Serdang Jaya yang belum teraliri listrik.

    “Kita merasa bersyukur jika keluhan kita bisa didengar oleh pemerintah daerah dan pihak DPRD,” katanya. (dul)

^
Top